MAJALAH ICT – Jakarta. Perbedaan tarif internet yang diberikan Telkomsel di kawasan Indonesia Timur dirasa terlalu memberatkan. Walhasil, Telkomsel pun dipetisikan. Petisi itu disuarakan dengan judul "Internet Untuk Rakyat: Save @Telkomsel @KemenBUMN @kemkominfo".
Petisi Online itu disuarakan akun Djali Gafur. Menurut Djali, perbedaan harga antara zone 1 dan 12 mencapai hingga dua kali lipat alias 100 persen. Diketahui, tarif internet Telkomsel dibagi menjadi 12 zona. Zona ini merupakan pembagian wilayah ala Telkomsel. seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, yang masuk dalam zona 1. "Paket data 2GB di zona 1 hanya Rp.65.000 sementara di zona 12 harganya Rp.120.000. Kami di zona 12 tak punya pilihan lain," sesal Djali.
Djali pun memprotes mengapa Telkomsel membeda-bedakan tarif internet dengan wilayah lain padahal sama-sama satu bangsa. "Kita tinggal satu atap (Indonesia) kok makan dengan lauk dan menu yang berbeda. Katanya satu bahasa, satu nusa-bangsa, satu tumpah-darah. Tapi kok tarif internet rupa-rupa warnanya?"
Menanggapi keluhan Djali, Vice President Corporate Communication Telkomsel, Adita Irawati mengatakan bahwa penggelaran jaringan Telkomsel ke berbagai daerah di Indonesia memiliki besaran biaya yang berbeda-beda, akibat dari berbedanya tingkat kesulitan dan komponen biaya lainnya yang dibutuhkan untuk menggelar infrastruktur jaringan di lokasi tersebut.
"Berdasarkan hal itu, maka Telkomsel menerapkan pembagian tarif data berdasarkan zona sesuai dengan besaran biaya yang dibutuhkan untuk penggelaran jaringan di suatu lokasi," ujarnya. Ditambahkannya, komponen penggelaran jaringan, seperti 3G maupun 4G tidak hanya meliputi biaya pembangunan BTS, namun juga biaya pemeliharaan sehari-hari, dimana biaya ini cukup tinggi di bagian Timur Indonesia seperti di Papua. "Masukan ini akan kami jadikan perhatian utama agar dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat khususnya pelanggan di daerah timur Indonesia," ujar perempuan berhijab ini.
Mahalnya tarif layanan data internet yang ditawarkan Telkomsel, mengusik Indonesian Telecommunication Users Group (IDTUG). Dalam pandangan organisasi nirlaba yang terafiliasi dengan International Telecommunication USers Group (INTUG) ini, diduga ada unsur penyalahgunaan posisi dominan dimana dengan memonopoli layanan di wilayah Timur Indonesia, Telkomsel menawarkan tarif yang mahal untuk ases internet melalui ponsel.
Demikian ditegaskan Muhammad Jumadi, Sekjen IDTUG. Menurutnya, tarif internet Telkomsel yang mahal ini bersifat monopolistik dan oligopolisitik. “Mentang-mentang jangkauannya paling luas perusahaan ini membuat harga monopoli dengan sistem oligopolistik untuk mendapatkan keuntungan besar,” katanya.
Ditambahkannya, tarif berdasarkan zona ini dinilai bersebarangan dengan semangat untuk mendorong pertumbuhan penetrasi initernet yang masih rendah. Padahal penetrasi internet yang meningkat akan membantu dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. "Tarif Telkomsel berdasarkan zona saat ini sangat mahal,” tandasnya.
Untuk itu, kata Jumadi, IDTUG berharap pemerintah turun tangan untuk menurunkan tarif operator yang dinilai cukup memberatkan pelanggan. "Pemerintah harus ikut mengatur, jangan diam saja. Perlu ada pengaturan tarif dengan menentukan batasan tertentu dan masyarakat pada berbagai wilayah dikenakan tarif sama, agar mereka merasa mendapatkan keadilan dari layananan seluler. Bagaimanapun frekuensi yang dipakai operator miliki negara dan harus bermanfaat bagi masyarakat luas," tegas Jumadi.
Sikap BRTI
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendesak Telkomsel untuk menurunkan tarif layanan data internet untuk kawasan Timur Indonesia. Desakan BRTI disampaikan sehubungan dengan maraknya keluhan pengguna di bagian Timur Indonesia karena tarif layanan data yang dijual Telkomsel mencapai dua kali lipat tarif yang dijual di Jakarta dan wilayah lainnya.
Demikian hasil pertemuan yang digelar setelah BRTI bertemu dengan Telkomsel. "Salah satu poin hasil pertemuan dengan Telkomsel adalah kita minta Telkomsel turunkan tarif internet di Indonesia Timur. Jangan terlalu senjang perbedaannya dengan Indonesia bagian barat," ungkap Anggota BRTI I Ketut Prihadi.
Diakui Ketut, Indonesia belum memiliki aturan untuk mengatur tarif data. Sehingga, permintaan kepada Telkomsel dilakukan dengan pertimbangan kepentingan pelanggan, operator dan kesinambungan industri. "Dalam meminta penurunan tarif ke Telkomsel ini kami meminta dipertimbangkan kepentingan pelanggan, operator, serta kesinambungan industri. Dari sisi pelanggan, pemerintah meminta tarif dibuat lebih terjangkau," katanya.
Mengenai pengaturan, diungkapkan bahwa pengaturan atrif data akan dilakukan tahun depan. "Tarif layanan data baru akan dibuat pada 2016 mendatang," kata Ketut yang merupakan mantan Kabag Hukum Ditjen Postel.
Sementara itu, Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin mendesak agar pemerintah harus secepatnya menentukan regulasi pentarifan dan kualitas layanan untuk tarif data. Sebab menurutnya, selama ini operator memberikan penerapan berdasarkan kuota, sementara pelanggan tak pernah tahu berapa kuota yang sudah terpakai atau apakah sudah mencapai Fair Usage Policy.
"Solusi terbaik adalah membuat ceilling price atau tarif batas atas karena operator merasa tarif kemurahan di data dan rebalancing," Doni menyarankan. Masalahnya rebalancing kalau tidak dikawal akan muncul yang seperti kasus Telkomsel. Harus ada acuan jelas batas atas maksimal berapa,” tambahnya.
Mengenai kondisi geografis di Indonesia Timur yang belum merata dibandingkan daerah lainnya, Doni berpendapat berbeda. Dia membandingkan tarif di Sumatera dan di Pulau Jawa yang berbeda. "Alasan operasional bisa dipertanyakan jika mengambil sampel di satu ibukota provinsi di mana semua operator seluler dan tarif siapa yang mahal. Apa operator lain tak pakai transport juga untuk membangun?” sergahnya.
Tulisan ini dan informasi menarik lainnya tentang perkembangan tenologi informasi dan komunikasi dapat dibaca di Majalah ICT No.36-2015
