MAJALAH ICT – Jakarta. Presentasi Top 99 inovasi pelayanan publik 2017, menghadirkan 10 inovasi dari lima kementerian. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) Yasona Laoly menjadi satu-satunya Menteri yang kembali hadir untuk mempresentasikan inovasi pelayanan publik dari instansi yang dipimpinnya, seperti dilakuan tahun 2016. Kali ini, Yasona mempresentasikan dua inovasi, yakni Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) dan Teknologi E-Filing renewal Trademark di Indonesia.
Selain itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar juga dengan mempresentasikan tiga inovasi. Tak mau ketinggalan, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bambang Hendroyono , Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Joko Joko Heryadi, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Kepala Biro serta Kepala Pusat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi kehadiran para pucuk pimpinan instansi pemerintah dalam presentasi tersebut. “Hal itu menunjukkan komitmen kuat dari para pimpinan terhadap pentingnya inovasi pelayanan publik pada instansinya,” ujar Asman Abnur.
Inovasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mendorong perbaikan pelayanan publik di tanah air, sehingga memberikan kemudahan bagi rakyat. Banyak hal yang bisa didapat dari perbaikan pelayanan, meskipun diakuinya masih ada yang belum baik. Namun, dengan inovasi diharapkan bisa memperbaiki pelayanan, termasuk praktek pungutan liar yang selama ini masih terjadi. Karena dengan adanya inovasi dapat mengurangi jumlah tatap muka antara penyelenggara layanan dengan masyarakat. Untuk itu dirinya terus mendorong agar instansi yang dipimpinnya terutama setiap satuan kerjanya dapat menciptakan inovasi.
Sementara itu Yasona mengapresiasi Kementerian PANRB yang secara konsisten melaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik sebagai upaya untuk mendongkrak perbaikan pelayanan. Diakuinya, dengan adanya kompetisi ini, kementerian yang dipimpinnya sangat termotivasi untuk melakukan perbaikan pelayanan.
Menurut Menkum HAM, kompetisi ini menjadi media bagi seluruh instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemda untuk berlomba-lomba memperbaiki pelayanan publiknya. “Bukan semata-mata untuk menjadi pemenang, tetapi yang paling penting adalah memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu inovasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang masuk Top 99 adalah aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM), yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan dan Bantuan Hukum Nasional. Inovasi ini mulai diterapkan tahun 2015, dengan membangun sistem yang memungkinkan orang miskin yang memerlukan bantuan hukum bisa mengakses melalui aplikasi ini. Meski data orang miskin hingga kini masih banyaik variannya, namun sementara yang digunakan adalah data dari RT/RW. “Kami berharap inovasi ini bisa mengikis anggapan masyarakat yang terkesan tumpul keatas tajam ke bawah,” ujarnya.
Inovasi kedua, berjudul Teknologi E-Filling Renewal Trademark dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yasona mengatakan, kalau dulu perpanjangan merek membutuhkan waktu minimal dua hari, sekarang cukup 15 menit. Aplikasi ini juga sudah terhubung dengan Simponi dari Kementerian Keuangan.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar mempresentasikan tiga inovasi. Pertama, inovasi berjudul Magma (Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment) Indonesia dari Badan Geologi. Kedua, SINERGI DESA (Sistem Informasi Energi Desa), serta Hemat 60% Biaya Energi dengan Alat Pembuat gas Batubara Bersih pada industri kecil. Inovasi ini dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira).
Senada dengan Menkum HAM, Archandra mengatakan bahwa kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian PANRB ini sangat baik, sebagai ajang bagi instansi pemerintah meningkatkan kinerja pelayanan publiknya. Namun, yang terpenting bukanlah kompetisinya, tetapi sejauh mana inovasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wamen menunjuk kasus tanah longsor yang belum lama terjadi di Ponorogo. “Sebelumnya, kami telah memberitahukan kepada masyarakat. Kalau tidak ada melalui inovasi Magma, pemberitahuan itu sangat panjang, karena harus melalui Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa dan seterusnya. Bisa-bisa informasi sampai setelah terjadi longsor,” sergahnya.
Kementerian lain yang menempatkan dua inovasi dalam Top 99 adalah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meNempatkan satu inovasi.
Inovasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masuk Top 99 berjudul SIPUHH dari Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestasi. Dengan sistem ini hutan tudak akan ditebang semauanya. Setiap pohon dipasangi Barcode, sehingga kalau ada yang menebang pohon sembarangan akan ketahuan. “Tahun lalu ini kita berhasil meningkatkan PNBP (pendapatan negara bukan pajak-red) sebesar 436 miliar rupiah,” ujarnya.
Inovasi ini telah memangkas birokrasi dalam tata kelola hutan selama iin, yang menurut kajian Litbang KPK berpotensi terjadi kebocoran 7,2 triliun. Dengan SIPUHH, tidak ada lagi tatap muka antara pengusaha dengan pejabat. “Kami juga menggunakan drone untuk mengawasi di lapangan,” imbuh Bambang.
itu yang membuat kami inovasi tidak dilakukan lagi oleh pejabat. Pejabat di lapangan akan menjadi pengawas yang berada di pusat, ada drone yang yang juga mengawasi di lapangan, dengan sistem ini kami menemukan dan akhirnya kami mengeluarkan sanksi hingga 400M.
Dari Kementerian Perindustrian inovasinya berjudul KIAROKO : Tracking Order Sistem Informasi Pelayanan Jasa B4T, yang dikembangkan oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Kementerian Perindustrian. Kepala Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Budi Susanto mengatakan, untuk cek status saat itu hampir 75% pelanggan menggunakan telpon untuk menghubungi., bahkan kadangkala ada yang datang ke kantor juga. Tapi degan menggunakan QRCode, masyarakat lebih memudah.
Kedepan, lanjut Budi, akan dilekukan pengembangan dashboard dan aplikasi mobile. “Bisa print langsung lewat aplikasi. Dari yang paling murah Rp.3750, mereka hanya mengeluarkan Rp.50,- kedepannya kami menggunakan SMARTPHONE agar lebih murah,” imbuhnya.
Inovasi lainnya berjudul Ratu Bestari (Kerapihan, Keteraturan, Kebersihan, Kelestarian dan Kediplinan) untuk Tata Kerja yang Lebih Efisien dan Efektif. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian Sanuani Mahmud mengatakan, Kementerian Perindustrian merupakan instansi yang pertama kali mengembangkan inovasi yang erat kaitannya dengan budaya kerja pegawai ini.
Inovasi ini sudah dicanangkan pada tahun 2009 terjadi efisiensi waktu, mulai dari monitoring, penelusuran dokumen dan unit kerja selalu tertata rapih. Inovasi ini lahir dari adanya keluhan masyarakat terutama mengenai waktu pelayanan yang lama, karena kurangya kesadaran pegawai. “Inovasi ini merupakan implementasi dari delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi,” imbuhnya.
Dua inovasi yang mendapat giliran terakhir datang dari Kementerian ATR/BPN, yang diberi judul INTI, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dan KAKAP dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Joko Heryadi mengatakan, INTI adalah cara baru pelayanan terintegrasi antara layanan tergerak dengan memadukan 5 komponen pertanahan. Kelima komponen itu adalah Layanan pengaduan SMS, Spasial, antar jemput sertifikat, akses reform, serta penerbitan sertifikat tanah wakaf.
Inovasi ini lebih mendekatkan masyarakjat dalam memperoeh pelayanan di BPN, karena tidak harus datang ke loket. “Warga cukup SMS, pegawai Kantor BPN akan menjemput atau datang ke lokasi, kemudian dilakukan verifikasi kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya pelayanan ini, berkas permohonan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Jawa Tengah meningkat menjadi 30 ribu berkas. Sedangkan pengaduan turun dari 146 menjadi 23 pengaduan pada tahun 2016.
Beberapa instansi telah melakukan replikasi, antara lain beberapa kantor pertanahan di Sumatera Utara, dan ada satu dari Jawa Barat.
Adapun inovasi yang berjudul KAKAP dari Kabupaten Gresik lahir dari kondisi bahwa peta dasar belum tersedia, sertifikat tumpang tindih, dan rencana tata ruang tidak terencana. Dibutuhkan biaya tinggi untuk survei lapangan, sulit mencari info terkait data tanah.
Setelah KAKAP, nantinya seluruh bidang tanah sudah didata, diakses per bidang tanah dan bisa dimanfaatkan karena data tersedia lengkap. “Saat ini sudah diterapkan di 27 Desa dari 47 Desa di Kabupaten Gresik,” ujarn joko yang didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Imam Nawawi.
