MAJALAH ICT – Jakarta. Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tranportasi Laut (BPPTL) Kementerian Perhubungan bekerja sama melatih nelayan agar lebih kompeten dalam menggunakan radio komunikasi.
Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Kominfo Dwi Handoko menyatakan, kerja sama tersebut mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia operasi Radio Komunikasi Non Konvensi SOLAS di bidang pelayaran melalui diklat pemberdayaan masyarakat.
“Target dari kerja sama ini tujuan besarnya adalah memberikan pendidikan kepada para nelayan agar memahami cara berkomunikasi dengan baik dan benar,” ujarnya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sinergitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (21/06/2021).
Menurut Direktur OSD Ditjen SDPPI, kerja sama itu penting dilakukan mengingat wilayah teritorial Indonesia di udara kerap terjadi gangguan terhadap komunikasi pilot otoritas terkait.
“Gangguan ini bukan hanya sekedar monitoring dari internal, tetapi juga ada laporan-laporan dari internasional yang menyatakan bahwa memang Indonesia harus membenahi terhadap adanya laporan dari pilot-pilot asing yang melintasi udara Indonesia,” jelasnya.
Direktur Dwi Handoko menyatakan beberapa negara yang telah melaporkan terjadi gangguan komunikasi seperti dari Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Oleh karena itu, PKS antara Kominfo dan Kemenhub untuk melakukan pendekatan kepada para nelayan yang ditengarai menjadi salah satu faktor gangguan komunikasi pilot.
“Tentu kita bekerjasama dengan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan juga dengan Hubla (Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub). Khusus Hubla ini, kita sangat proaktif sekali menyambut kerja sama ini karena Kementerian Perhubungan juga menyadari ini juga menyangkut keselamatan penerbangan,” tandasnya.
Direktur OSD Ditjen SDPPI menegaskan, komitmen pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan Kemenhub dalam mengatasi persoalan tersebut dilihat dari pembahasan yang dilakukan jauh hari sebelumnya.
“Dari sejak gagasan ini diluncurkan, dari awal teman-teman Hubla juga sangat proaktif khususnya BPPTL ini dari kita mengadakan diskusi awal sangat cepat sekali untuk menyambut kerja sama ini. Jadi, tidak perlu bertele-tele, langsung disiapkan dan juga langsung melakukan kerja sama dan juga menyambut baik program-program Kominfo dan memahami langsung mengumpulkan para nelayan,” ujarnya.
Melalui kerja sama itu, Direktur Dwi Handoko mengharapkan dapat meningkatkan sinergitas dengan BPPTL maupun dengan lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelatihan kepada nelayan.
“Untuk itu juga, kami dari Ditjen SDPPI akan mempersiapkan bagaimana kurikulum serta bagaimana penyiapan sistem sertifikatnya dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa berjalan terus, hari ke hari terus lebih baik, sehingga kita bisa memberi pendidkan kepada seluruh nelayan di Indonesia, sehingga mereka memahami cara berkomunikasi yang baik dan benar dan bisa mengatasai adanya gangguan-gangguan yang mengganggu pilot dalam penerbangan,” jelasnya.
Direktur OSD Ditjen SDPPI menjelaskan, para nelayan di seluruh Indonesia nantinya diberikan pelatihan yang dibagi menjadi dua jenis sertifikat, yakni sertifikat komunikasi jarak dekat dan sertifikat komunikasi jarak jauh.
“Sertifikat komunikasi jarak dekat untuk radio-radio yang sifatnya menggunakan frekuensi Phs, dan untuk komunikasi jarak jauh adalah untuk radio-radio yang sifatnya Hf. Kita terus membenahi ini, termasuk juga sedang mempersiapkan aturan tersendiri untuk komunikasi para nelayan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, sehingga para nelayan komunikasinya bisa terlayani dan juga lebih penting lagi adalah diintervensi pada pesawat yang tidak bisa di atas,” tandasnya.
Sinergitas
Kepala BPPTL Kementerian Perhubungan Heru Susanto menyatakan, kerja sama dengan Kementerian Kominfo di bidang komunikasi radio sangat penting, terlebih dalam memberikan pelatihan kepada nelayan.
“Ini sangat penting sekali karena memang para nelayan disamping harus memiliki sertifikat yang namanya tentang kepelautan, sertifikat ini juga penting karena di atas kapal baik kapal besar ataupun nelayan tetap komunikasi di udara itu sangat penting, dan itu harus ada SOP dan hal-hal yang harus diketahui dalam prakteknya,” ujarnya.
Kepala BPPTL berharap Kementerian Kominfo dan Kementerian Perhubungan dapat terus menjalin kerja sama agar para nelayan di seluruh Indonesia memahami aturan yang berlaku tentang radio dan sertifikat yang dimiliki.
“Saya berharap juga Kominfo dapat bekerja sama tidak hanya di bidang sertifikat radio, tapi di sertifikat-sertifikat lainnya, seperti para nelayan itu membutuhkan sertifikat yang lebih lanjut lagi. jadi, kami BPPTL selalu siap bersinergi untuk bekerja sama,” jelasnya.
Kementerian Perhubungan sendiri memiliki sekitar 27 sekolah baik sekolah darat, laut dan udara yang ditugaskan aktif melakukan diklat pemberdayaan masyarakat.
“Semua sekolah itu mendapatkan jatah diklat pemberdayaan masyarakat untuk diberikan kepada masyarakat di daerah yang memang sudah dibagi zona-zonanya. Jika memang pesertanya banyak dari Kominfo, kita juga bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah laut lainnya,” jelas Heru Susanto.
