MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI. Dalam rapat itu, Menkominfo membahas tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berkaitan dengan digitalisasi penyiaran atau Analog Switch Off (ASO).
“Agenda rapat hari ini membahas implementasi Analog Switch Off dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta kerja sektor Postelsiar dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021,” ujar Menteri Johnny kepada pekerja media saat memasuki Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/01/2022).
Sebelumnya, Raker bersama Komisi I pada 16 November 2021 lalu. Menkominfo menekankan tiga aspek penting menyoal perkembangan persiapan ASO diantaranya kesiapan lembaga penyiaran, sumber daya manusia dan ketersediaan Set Top Box (STB).
Selain mengenai implementasi ASO, Menteri Johnny juga mengungkap beberapa implementasi program prioritas Kementerian Kominfo. Salah satunya, mengenai kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).
“(RUU PDP) kan itu jadwalnya ada di DPR Komisi I, Pemerintah menunggu jadwal dari Komisi I. Dan Pemerintah tentu siap untuk menyelesaikannya secepat-cepatnya karena Itu inisiatif Pemerintah,” ujarnya.
Menurut Menkominfo, Pemerintah telah menyampaikan RUU PDP kepada Komisi I DPR RI melalui Surat Presiden pada Februari 2020.
“Pemerintah menunggu kelanjutan pembahasan dari rapat Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM),” ungkapnya.
Menteri Johnny menyatakan kesiapan Pemerintah dan mengikuti proses yang berlangsung di DPR RI.
“Pemerintah tentu sangat siap untuk menyelesaikannya, itu salah satu substansi yang dibicarakan di rapat Panja,” tandasnya.
Menurut Menkominfo, Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Komisi I DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan RUU PDP. Sehingga, berbagai spekulasi berkaitan dengan substansi pembahasan DIM dibahas melalui rapat Panja.
“Saya tidak memberikan komentar terhadap spekulasi-spekuasi substansi DIM, itu dubicarakan di rapat Panja dan tentu komunikasi berlangsung terus dengan DPR. Kita harapkan simpul yang sama dengan filososfi dasar untuk kepentingan bangsa, negara dan kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menjawab perkembangan pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G yang akan terus dibangun sesuai target pada tahun 2022, dan menanggapi proses fit and proper test seleksi Anggota Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP).
“Kan ada di DPR, nanti DPR yang akan melakukan fit and proper test-nya dan menentukan hasilnya dari Komisi Informasi Pusat. Jadi kita tunggu saja dari DPR,” ujarnya.
Menkominfo menegaskan selama proses seleksi Anggota KIP dilaksanakan secara terbuka oleh tim seleksi dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo.
“Tidak ada (informasi tertutup), semuanya kan prosesnya dilaksanakan secara terbuka, tim seleksinya pun dilaksanakan secara terbuka dari Dirjen IKP. Jadi saya kira itu diumumkan, semuanya terbuka. Nanti kalau fit and proper test itu dilakukan oleh DPR jadi kita tunggu dari DPR,”tandasnya.
Dalam Raker bersama Komisi I DPR RI, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Juru Bicara Dedy Permadi, serta Staf Khusus Philip Gobang dan Rosarita Niken Widiastuti.
