MAJALAH ICT – Jakarta. Presiden Joko Widodo mengarahkan jajaran kabinet untuk mengantisipasi potensi krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menginstruksikan agar sivitas Kementerian Kominfo berkolaborasi mempercepat realisasi anggaran sebagai salah satu upaya meningkatkan resiliensi dan akselerasi transformasi digital.
“Kondisi dunia belum akan pulih bahkan gambarannya berpotensi lebih buruk, potensi stagflasi tahun 2023 bahkan resesi ekonomi. Sehingga kita harus menyiapkan diri kita dengan baik, harus menyiapkan Indonesia dengan baik agar mempunyai resiliensi atau daya tahan yang kuat untuk menghadapi tantangan yang luar biasa. The perfect storm, ada badai yang sempurna dan badai itu sudah tiba di Indonesia, kita harus berwaspada,” ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2022 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat.
Menurut Menteri Johnny, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan yang sangat jelas dalam penyelenggara negara agar terus memitigasi dan melakukan uji ketahanan pada masing-masing sektor.
“Harus kita ukur di tempat kita masing-masing agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan keputusan yang tepat itu harus dikawal, tidak lagi dengan cara biasa-biasa,” tegasnya.
Menkominfo menyatakan pemerintah pusat dan daerah mengelola APBN dengan jumlah yang tidak sedikit. Oleh karena itu, setiap komponen penyelenggara negara diminta untuk memperhatikan realisasi serapan anggaran.
“APBN yang kita kelola baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari provinsi, kabupaten/kota dan desa. Itu harus menjadi pendorong terhadap perekonomian kita. Karenanya Bapak Presiden mengingatkan dan saya meneruskan kepada kita sekalian agar memperhatikan betul realisasi serapan anggaran,” jelasnya.
Kepada seluruh civitas, Menteri Johnny menekankan agar Kementerian Kominfo terus bertumbuh dan berkembang dengan cepat seiring tugas dan tanggung jawab yang dilakukan.
“Pada saat pandemi maka transformasi digital menjadi keniscayaan dan Bapak Presiden memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepada Kominfo, misalnya deployment infrastruktur TIK besar-besaran,” ujarnya.
Disamping melaksanakan tugas dan arahan dari Kepala Negara, Menkominfo menginstruksikan agar daya serap anggaran terus ditingkatkan. Oleh karena itu, Menteri Johnny meminta kepada Pejabat Tinggi Madya dan Pratama untuk mengawasi setiap satuan kerja secara bersama-sama.
“Mari kita sama-sama menerobos semua sekat-sekat yang selama ini ada tentu dengan akuntabilitas yang harus tetap terjaga, karena kita inginkan juga dapat WTP (Opini Wajar Tanpa Pengecualian), tentu itu harus dijaga, tapi kolaborasi itu yang penting,” jelasnya.
Menkominfo berharap seluruh civitas di Kementerian Kominfo menerapkan budaya kerja dengan prinsip kegotongroyongan yang tetap terjaga dengan baik dan menghindari ego sektoral.
“Kita bangun satu budaya kerja yang baru, yang harusnya sudah ada lama di Indonesia, yaitu kegotongroyongan. Mari kerja bersama-sama, jangan terikat dengan tusi masing-masing. Tusi bagus karena jelas siapa yang akan bertanggung jawab, tapi jangan menjadi sekat untuk memisahkan yang satu dengan lainnya, kita harus berkolaborasi, harus bekerja bersama-sama,” tandasnya.
Dalam Rakor Keuangan Kementerian Kominfo, hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian SDM Hary Budiarto, serta Staf Khusus Menteri Dedy Permadi, Rosarita Niken Widiastuti dan Philip Gobang.
