MAJALAH ICT – Jakarta. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) memutuskan akan mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada pekan depan tepatnya Selasa (24/1/2023). Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari usai melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025.
“Kita akan melakukan rapat internal untuk pengambilan keputusan itu hari Selasa, minggu depan. Hari Selasa, jam 13.00 Insya Allah nanti kita akan adakan rapat internal,” kata Abdul Harris kepada awak media.
Wakil Ketua Komisi I DPR menjelaskan, pihaknya telah dua hari menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 27 calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 yang dibagi ke dalam lima sesi. Dia mengatakan sedianya tahapan uji kelayakan dan kepatutan akan dilanjutkan dengan rapat internal Komisi I DPR untuk mengambil keputusan terhadap sembilan Calon Anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan, namun terpaksa diundur karena beberapa hal.
“Mestinya dilanjutkan dengan rapat internal untuk pengambilan keputusan, namun karena sudah terlalu sore, juga sebagian anggota banyak tabrakan acara,” ujarnya.
Abdul Harris juga menyebutkan ke 27 nama Calon Anggota KPI Pusat yang telah dikirimkan Panitia Seleksi (Pansel) Rekrutmen Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022–2025 ke DPR RI telah memenuhi semua persyaratan untuk dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
“Kita sudah mendengarkan paparan mereka kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka dan sudah dijawab dengan baik, dan kami sudah punya penilaian terhadap mereka,” tuturnya.
Meski begitu Abdul Harris mengatakan belum mengantongi sembilan nama Anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan karena mekanisme penentuannya harus diambil melalui rapat internal Komisi I DPR.
Ia menyebut pihaknya menyoroti pula perihal peran pengawasan KPI dalam tahun Pemilu saat uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan terhadap 27 calon anggota tersebut.
“Hampir semua pertanyaan anggota itu mempertanyakan kepada calon anggota KPI bagaimana sikap dia melakukan pengawasan terhadap TV, baik swasta maupun publik, dalam tahun politik yang akan datang. Semua ditanyakan dan dijawab rata-rata dengan baik oleh calon anggota KPI,” ujar Abdul.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta KPI berperan maksimal mengawasi siaran televisi maupun radio memasuki tahun politik.
“Peran KPI diharapkan maksimal agar konten penyiaran memberikan kesejukan, pendidikan politik sehat, dan bermartabat bagi masyarakat, terutama menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam,” kata Christina.
Pemilihan Komisioner KPI Pusat baru ini, tutur dia, momentumnya tepat karena Indonesia mulai memasuki tahun politik. “Dengan demikian kami berharap pengawasan penyiaran bisa lebih optimal lagi. Bukan saja di pusat, tapi KPID di daerah-daerah harus aktif melakukan pengawasan,” ucap Christina di tempat yang sama.
Christina juga mengatakan, KPI memiliki peran penting mengingat suasana politik yang mulai menghangat dan tidak jarang media penyiaran Tanah Air, baik televisi maupun radio kerap digunakan sebagai sarana propaganda politik yang tidak sehat, tidak mendidik, kampanye hitam, dan hoaks.
“Ini KPI harus ingatkan dari jauh-jauh hari agar penyiaran kita steril dari praktik-praktik semacam itu. KPI harus tegas jangan takut memberikan teguran apabila melakukan pelanggaran,” kata Christina.
Dia mengatakan tantangan yang tengah dihadapi KPI saat ini, antara lain, menyangkut citra publik, anggaran terbatas, dan pengawasan siaran “platform streaming” atau media baru OTT (“over the top”) yang walaupun belum masuk sebagai kewenangan KPI, tetapi ternyata menjadi sumber hiburan masyarakat.
“KPI perlu segera mengesahkan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang tertunda sejak tahun 2020. Ini mendesak untuk dilakukan,” katanya.
