MAJALAH ICT – Jakarta. Pembelian satelit oleh BRI senilai Rp. 2,5 triliun masih menimbulkan polemik. Pihak DPR masih menganggap BRISat yang penandatanganan pembeliannya baru dilakukan minggu lalu dan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dinilai berpotensi terjadinya skandal. Karena itu, KPK diminta mengawasi pembelian satelit ini.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja. Menurut Lili, Bank BRI kurang berkompeten mengelola bisnis satelit. Dan DPR, katanya, mencurigai ada sesuatu dibalik aksi BRI tersebut karena aksi korporasi tersebut dilakukan menjelang akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, sehingga berpotensi memunculkan kecurigaan politik.
"DPR mencurigai ada sesuatu dibalik aksi BRI membeli satelit. Jumlah uang yang besar, sekitar 250 juta dolar AS bisa menjadi skandal keuangan di masa depan,” katanya. Ditambahkan Lili, sejumlah skandal keuangan sebelumnya terjadi ketika kebijakan maha penting diambil menjelang akhir pemerintahan, diantaranya kasus bail out Bank Century sebesar Rp.6,7 triliun.
Untuk itu, DPR meminta meminta KPK untuk mengawasi BRI dan semua pihak terkait aksi korporasi tersebut. Karena bukan tidak mungkin, terdapat unsur korupsi yang bisa merugikan keuangan negara, apalagi BRI merupakan bank pemerintah.
Dan untuk BRI, pihak DPR akan memanggil segera direksi untuk menghadap DPR. "Kami akan memanggil direksi BRI dan pihak terkait yang terlibat dalam rencana tersebut," pungkasnya.
