MAJALAH ICT – Jakarta. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mulai memperkenalkan pemilihan secara elektronik (e-voting). Sistem ini diharapkan dapat diterapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) guna menggantikan sistem pemilihan konvensional yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun.
Kepala Program E-Voting Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Andrari Grahitandaru memaparkan , e-voting bisa dimulai dari tahap pemilihan yang paling sempit. Dalam konteks ini, e-voting bisa dimulai dari tahapan pemilihan kepala desa. "Jadi dimulai dari pemilihan kepala desa, pilkada, baru pemilu nasional. Jadi pilkada kepala desa saja sudah lumayan melakukan pendidikan demokrasi kepada masyarakat," ujar Andrari dalam seminar Cides Indonesia "E-Voting solusi alternatif Konsep Pemilu Hemat biaya, seberapa efektifkah" yang berlangsung di Habibie Center.
Menurut Andrari, kalau saja setiap kabupaten itu melakukan pemilihan kepala desa melalui e-voting, Andrari, itu sungguh luar biasa dan menghasilkan kepala desa yang jujur dan benar. "Ini karena, sistem e-voting meminimalisasi intervensi untuk melakukan perubahan dalam perolehan suara. Contohnya Boyolali setahun sebelumnya bupatinya mencanangkan lima desa dengan menggunakan e-voting,” ungkapnya.
Namun begitu, sistem baru ini masih diperdebatkan. Menurut Pakar teknologi Muhammad Rudi Wahyono, sistem e-voting ini memiliki beberapa kelebihan, seperti perhitungan dan tabulasi suara lebih cepat sehingga tidak memerlukan prosedur perhitungan yang melelahkan. Selain itu, e-voting juga berguna mencegah terjadinya kecurangan di TPS maupun saat pengiriman dari TPS ke kecamatan serta penghematan biaya melalui pemilihan dengan pemanfaatan layanan internet dengan jangkauan yang luas dengan biaya logistik yang lebih sedikit. "Dengan sistem ini kan tidak perlu mencetak surat suara kertas dan lain-lain, sehingga lebih hemat," kata Wahyoni.
Sementara itu, Sumarno, peneliti dari The Habibie Center mengatakan, untuk implementasi e-voting, biaya pengadaan alat mahal, serta rentan mengalami kerusakan untuk digunakan pada pemilu berikutnya. "Begitu juga dengan keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem ini baik secara kualitas maupun kuantitas khususnya di daerah dimana pemahaman teknologi informasi masyarakat yang masih rendah," katanya.
Yang juga dikhawatirkan adalah kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan secara langsung sehingga kurang partisipasi masyarakat sebagai saksi, pengawasan dan pemantau. Dengan sistem ini, jelasnya, akan sangat bergantung pada kualitas jaringan komputer.
