MAJALAH ICT – Jakarta. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital membuat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Guna mengoptimalkan potensi itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengarahkan akselerasi transformasi digital nasional yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyatakan transformasi digital yang inklusif tidak hanya mencakup ketersediaan akses terhadap infrastruktur digital saja, namun menekankan juga pada aspek keterampilan dan kompetensi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.
“Jadi tidak saja dalam konteks parsial di perkotaan dan perdesaan, atau 3T dan non-3T, tetapi memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan dapat mengakses infrastruktur dan ruang digital secara merata dan aman,” ujarnya saat membuka acara Focus Group Discussion Strategi Hilirisasi Ekonomi Digital di Jakarta Pusat.
Berkaitan dengan transformasi digital yang memberdayakan, Sekjen Mira Tayyiba menegaskan agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital secara produktif.
“Penggunanya harus diberdayakan, bukan diperdayakan. Adapun transformasi digital yang berkelanjutan artinya masyarakat mampu merasakan manfaat teknologi digital secara continue dan dapat mendukung pemenuhan agenda SDGs 2030,” tuturnya.
Menurt Sekjen Kementerian Kominfo, transformasi digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan tersebut dilaksanakan pada area utama, infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.
“Keempat area tersebut, diyakini sebagai sektor strategis yang berkesinambungan sekaligus mempengaruhi satu sama lain sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat mendorong digitalisasi maupun hilirisasi manfaat kemajuan digital kepada seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.
Staf Ahli Menkominfo Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana menegaskan peran penting Kementerian Kominfo dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Menurutnya, akselerasi transformasi digital menjadi ranah Kementerian Kominfo.
Oleh karena itu, SAM Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya menilai Kementerian Kominfo harus memiliki regulasi, strategi dan langkah yang jelas agar blue print transformasi digital bisa benar-benar dikolaborasikan dengan baik.
“Harapannya nanti dengan pertemuan ini kita sudah memiliki beberapa pemikiran, sudah memiliki beberapa usulan rekomendasi, yang nanti bisa kita ajukan untuk mempercepat langkah-langkah dan peran Kominfo dalam pembangunan ekonomi ke depan setidaknya dalam 5 tahun mendatang ini, terutama dalam penyusunan RPJM 2024/2029,” ungkapnya.
Dalam diskusi itu, hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/BAPPENAS, Amalia Adininggar Widyasanti; Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Manajemen Talenta, Tatang Muttaqin; dan Deputi Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Butet Linda H. Panjaitan. Hadir pula Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo, Hary Budiarto; Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa, Widodo Muktiyo; dan Staf Ahli Bidang Teknologi, Mochamad Hadiyana.
