MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tjahjo Kumolo mengajak daerah-daerah di Indonesia untuk mewujudkan kota cerdas atau biasa disebut dengan smart city.
Menurut dia, dengan smart city itu dapat menghasilkan pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat. Jika memang ini fokus dikerjakan, maka masyarakat akan merasakan manfaat dari smart city itu sendiri.
“Kalau kita ambil contoh saja, tiga daerah seperti Bandung, Surabaya, Banyuwangi, dengan adanya smart city, tahun 2016 itu banyak yang sudah mulai menerapkan juga,” ujar Tjahjo.
Mendagri juga menyinggung soal perencanaan anggaran di daerah. Dia mengingatkan jangan sampai besaran anggaran untuk belanja pegawai lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah.
“Banyak anggaran daerah misalnya 82 persen untuk belanja pegawai sisanya 20 persennya untuk belanja daerah,” ujar Mendagri.
Mendagri tidak menginginkan adanya masyarakat di daerah hidup dengan tidak berkecukupan. Dengan adanya penerapan smart city terutama dengan adanya perencanaan anggaran berbasis elektronik (e-budgeting) mampu mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparansi.
“Anggaran di daerah harus dapat mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran yang ada di daerah, sehingga masyarakat bisa sejahtera,” pungkas dia.
